Pak

                            KORUPSI

KERAJAAN 

~ kerajaan Singasari 

Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan yang didera perebutan kekuasaan dan perilaku korup menghancurkannya Kerajaan Singasari oleh Ken Arok pada tahun 1222 Dalam Kitab Pararaton disebutkan bahwa perebutan kekuasaan Singasari selalu diwarnai dengan tumpah darah Ken Arok sendiri dibunuh oleh Anusapati, anak tirinya Dendam pun membuat Tohjaya (anak Ken Arok) membunuh Anusapati. Terakhir, Tohjaya pun dibunuh oleh Ranggawuni (anak Anusapati)

Beberapa data menyebutkan bahwa keruntuhan Kerajaan Singasar diakibatkan oleh rusaknya pemerintahan dari dalam. Keroposnya pemerintahan ini tidak dapat dilepaskan dari perilaku memperkaya diri yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat istana. Sikap tamak inilah yang kemudian membawa petaka. Serangan Jayakatwang meluluhlantakkan Kerajaan Singasari sekaligus membunuh raja terakhirnya, Kertanagara.


ORDE LAMA

~ korupsi jembatan lubuk buaya 

Dalimin Kasimin BRE, Danis Katar dan Sjahrun Sirun diganjar masing-masing hukuman 1 tahun 5 bulan 23 hari, 1 tahun 4 bulan dan 1 tahun 2 bulan, dipotong masa tahanan oleh Pengadilan Negeri Padang pada Agustus 1965.

Ketiganya dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan korupsi dalam proyek pembangunan Jembatan Lubuk Buaya di Padang, Sumatera Barat.

Ketiga terdakwa sebelumnya dituduh melakukan tujuh kejahatan yakni membuat surat palsu sebagai Pegawai Negeri Pekerjaan Umum dalam proyek tersebut, usaha pemborongan yang pengurusan dan pengawasannya diserahkan kepada mereka, dan pencurian.

Selain itu, mereka juga dituduh melakukan penggelapan besi siku-siku, baut, batu pecah, serta menggelapkan uang kurang lebih Rp 1.770.620,50.

Tuntutan yang dijatuhkan PN Padang lebih rendah dibandingkan tuntutan yang diajukan JPU Sjahrun Harahap kepada ketiganya. Dalam tuntutannya, ketiganya dituntut masing-masing 3 tahun penjara, 2 tahun 10 bulan dan 2 tahun 6 bulan, dipotong masa tahanan.

Atas putusan hakim tersebut, JPU kemudian mengajukan banding, lantaran ketiganya masih diperiksa dalam kasus lain terkait proyek perbaikan jalan.


ORDE BARU 

~ PN. Telekomunikasi

Berbeda dari kasus dugaan korupsi di Pertamina dan Bulog, TPK kelihatan begitu bertaring dalam mengusut kasus dugaan korupsi di PN Telekomunikasi. TPK menghitung negara rugi sebesar satu miliar rupiah akibat penyelewengan direksi PN Telekomunikasi.

Ketua TPK Sugih Arto menceritakan kronologis dugaan penyelewengan direksi PN Telekomunikasi dalam harian Merdeka, 30 April 1970. Semua bermula dari pembelian rumah dinas di Bandung dan tanah di Jawa Tengah.

Sejumlah direksi PN Telekomunikasi memanipulasi harga pembelian rumah. Harga beli rumah menjadi lebih mahal di laporan keuangan ketimbang harga beli di lapangan. Sedangkan untuk memanipulasi pembelian tanah, mereka menulis luas tanah yang dibeli lebih luas daripada luas tanah yang sesungguhnya dibeli.

Direksi juga memanipulasi pembelian barang-barang. Laporan keuangan mencatat ada transaksi keluar untuk pembelian sejumlah barang. Anehnya barang tersebut tidak pernah kelihatan wujudnya.

Para tersangka korupsi PN Telekomunikasi sempat mendapat vonis hukuman penjara dari pengadilan pada pertengahan Oktober 1970. Mereka keberatan dengan hukuman tersebut dan menyatakan banding. Kasus ini berujung pada kemenangan tersangka. Mereka lepas dari semua dakwaan.


MASA REFORMASI 

~ Super korupsi Bupati kota Waringin timur ( politisi PDIP )

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka pada Jumat (1/2/2019). Politisi PDI Perjuangan tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proses pemberian izin usaha pertambangan (IUP) terhadap 3 perusahaan di Kotawaringin Timur.

Dalam kasus ini, negara tercatat mengalami kerugian fantastis hingga Rp 5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS. Supian diduga menguntungkan diri sendiri dan korporasi dalam pemberian IUP kepada tiga perusahaan yakni PT. Fajar Mentaya Abadi (PT. FMA), PT. Billy Indonesia (PT. BI) dan PT. Aries Iron Maining (PT. AIM) pada periode 2010-2015.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyebut kasus korupsi Bupati Kotawaringin Timur menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang ditangani oleh KPK. “Jadi ini satu kerugian negara paling besar yang kami tahu yang ditangani KPK,” kata Emerson.

KPK menyebut kerugian kasus ini setara dengan kasus BLBI. Di lain pihak, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno tidak mau kasus korupsi 5,8 Trilyun ini dikaitkan dengan partainya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Narkoboy

Resesi